Anggaran Menurun, Penanganan TB di Daerah Diharapkan Tetap Maksimal

Kepala Dikes Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri. (Samawa Post/Dokumen)

Samawapost, Mataram – Anggaran penanganan Tuberkulosis (TB) secara nasional diproyeksikan menurun pada 2027, dari Rp5,19 triliun pada 2026 menjadi Rp3,17 triliun. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk screening dan penemuan kasus TB di daerah tetap tersedia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengatakan pihaknya memproyeksikan terdapat sekitar 19 ribu kasus TB di NTB. Dengan tingginya estimasi tersebut, dukungan pemerintah pusat dinilai penting, terutama untuk memperkuat screening di tingkat kabupaten/kota.

“Tahun depan tentunya kita berharap sebenarnya anggaran dari pusat itu ada juga untuk screening dan dialokasikan lewat anggaran kabupaten/kota,” kata Hamzi Fikri.

Menurutnya, kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam melakukan penemuan kasus atau screening TB. Selama ini, dukungan anggaran pemerintah pusat turut membantu pelaksanaan screening dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) TB di NTB.

“Ke depan ini kan anggaran dari pusat untuk tahun ini saja. Tahun depan tentunya kita berharap anggaran untuk screening itu juga ada dari pusat,” ujarnya.

Di sisi lain, penemuan kasus TB di NTB masih belum mencapai target. Dari estimasi sekitar 19 ribu kasus, baru sekitar 54 persen yang berhasil ditemukan dan ditangani. Pemprov NTB menargetkan penemuan kasus dapat ditingkatkan hingga 80 persen.

“Kalau pengobatan, yang kita temukan itu rata-rata pengobatannya bagus. Di atas 80 persen bisa diobati. Tapi tadi, masih kendala kita di stigmanya, orang tidak mau berobat, malu,” bebernya.

Hamzi mengatakan pola penemuan kasus TB perlu bergeser dari pendekatan pasif menjadi lebih aktif. Salah satunya dengan memperluas screening hingga tingkat desa, termasuk di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem.

Screening juga mulai diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memperluas jangkauan penemuan kasus. Pemeriksaan dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki faktor risiko, termasuk dengan memanfaatkan alat rontgen portabel.

“Kita harus aktif lagi menemukan TB ini. Yang dilakukan oleh kabupaten sampai turun ke beberapa tempat di Lotim dan kantor desa screening penduduk yang punya risiko. Setelah menemukan kasus itu menggunakan alat rontgen portable. Baru ditempatkan di Lombok Barat dan Lombok Timur. Dengan CKG juga dengan masifnya kita lakukan karena ada kenaikan sekitar 15 persen,” katanya.

Pemprov NTB berharap dukungan pembiayaan untuk screening tetap diperkuat sehingga penemuan kasus TB dapat ditingkatkan meski terdapat proyeksi penurunan anggaran penanganan TB secara nasional pada 2027. (SP-03)