Belasan SPPG di NTB Masih Ditutup Sementara

Foto Ist. Korwil BGN NTB, Eko Prasetyo

Samawapost, Mataram – Belasan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena konflik internal terkait infrastruktur antara mitra dan yayasan. BGN juga menerapkan mekanisme penindakan terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran, mulai dari suspend hingga penutupan permanen.

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN NTB, Eko Prasetyo mengatakan, penindakan terhadap SPPG dilakukan berdasarkan mekanisme pengawasan yang berlaku.

“Ada mekanisme dari tim pengawas sendiri, yang mana nanti ada suspend ringan, suspend sedang, dan suspend tetap. Dan nanti ujungnya tutup permanen,” katanya Jumat (28/8/2026).

Terkait penutupan permanen 506 SPPG secara nasional, Eko mengaku belum menerima data resmi mengenai jumlah SPPG di NTB yang masuk dalam daftar tersebut.

“Tapi selama ini belum ada diberikan datanya ke kami. Nanti mungkin akan ada rilis SPPG nya,” katanya. Saat ini, terdapat 814 SPPG aktif di NTB, di luar SPPG yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terpencil (3T).

Untuk pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan 3T, belasan Kepala SPPG telah disiapkan untuk membantu penyaluran program tersebut.

“Kita tunggu informasi kapan mulainya dari pusat. Itu kan kewenangan pusat. Pencairan dana dan sebagainya itu kewenangan pusat,” tambahnya.

Eko mengatakan kebutuhan ideal SPPG di kawasan 3T NTB tersebar di 126 titik yang telah didaftarkan oleh calon mitra MBG. Namun, baru 15 titik yang telah memiliki Kepala SPPG. Terkait target pembangunan SPPG di kawasan 3T, Eko mengatakan belum ada target yang ditetapkan dan yang menjadi prioritas adalah memastikan seluruh penerima manfaat di wilayah terpencil dapat merasakan dampak program MBG.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB Fathul Gani mengatakan berdasarkan data resmi BGN, terdapat 126 titik SPPG di kawasan 3T. Dari jumlah tersebut, 102 titik atau 80,95 persen masih dalam proses pembangunan, 16 titik siap operasional, sedangkan enam titik tidak mengalami progres. Pulau Sumbawa menjadi wilayah dengan kebutuhan titik 3T terbanyak, yakni 76 titik atau 60,3 persen dari total kebutuhan NTB, sementara Pulau Lombok membutuhkan 50 titik atau 39,7 persen.

“Wilayah 3T merupakan prioritas. Karena itu tetap akan diusulkan agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan layanan MBG,” katanya. (SP)