Pemprov NTB Buka Suara Soal Isu Penghapusan Anggaran Revitalisasi GOR Turida Rp400 Miliar

Stadion GOR 17 Desember. (Samawa Post/Ist)

Samawapost, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB buka suara terkait isu penghapusan anggaran revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember Turida senilai Rp400 miliar. Isu tersebut mencuat di tengah dinamika pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan persiapan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 merupakan kepentingan bersama sehingga tidak seharusnya dikaitkan dengan kepentingan politik maupun individu tertentu.

Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan PON bukan merupakan kepentingan perorangan, melainkan menyangkut kepentingan bersama dan kemajuan olahraga nasional.

“Pemprov berharap semua pihak saling merangkul dan menguatkan untuk menyukseskan PON 2028. Dinamika internal yang ada di KONI NTB harus dijadikan pijakan untuk terus membangun kekuatan bersama,” katanya.

Pemprov NTB juga tetap optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap persiapan PON 2028, termasuk dalam penyediaan dan penataan venue yang dibutuhkan.

Sementara terkait informasi penghapusan anggaran revitalisasi GOR Turida, Ahsanul menyebut hal tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika penganggaran pemerintah pusat.

“Perkembangan tersebut mungkin perlu kita tempatkan dalam konteks kebijakan anggaran pemerintah pusat secara keseluruhan,” katanya.

Pemprov NTB, lanjut Ahsanul, juga mengapresiasi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, terhadap persoalan venue PON. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin serius mempercepat persiapan dan memastikan kebutuhan venue dipetakan secara matang.

Ia menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki tahapan, mekanisme, skala prioritas, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Karena itu, perubahan sebuah usulan dalam setiap tahapan pembahasan anggaran tidak serta-merta dimaknai sebagai berhentinya dukungan pemerintah pusat terhadap PON NTB.

Pemprov NTB juga tidak ingin mendahului keputusan pemerintah pusat terkait bentuk maupun besaran anggaran untuk masing-masing venue PON di NTB, termasuk GOR Turida.

“Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana memastikan kebutuhan yang memang diperlukan untuk penyelenggaraan PON dapat dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Ahsanul memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan. Menurutnya, dinamika anggaran harus diikuti dengan koordinasi yang semakin intensif agar persiapan PON tidak terganggu.

“Setiap pihak harus semakin cepat menjalankan tanggung jawabnya. Karena PON ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov NTB, melainkan juga tanggung jawab pemerintah pusat,” tegasnya. (SP-03)